Revolusi, Nasionalisme, dan Pembentukan Identitas

Revolusi, dalam sejarah manusia, bukan hanya perubahan kekuasaan, tetapi momen ketika suatu bangsa menggugat masa lalu dan merancang masa depan. Ia adalah peristiwa yang merobek kontinuitas, membuka kemungkinan, dan memaksa manusia untuk memikirkan kembali siapa mereka dan akan menjadi apa mereka. Dalam konteks Indonesia, Revolusi Kemerdekaan 1945–1949 bukan semata-mata peristiwa politik dan militer, melainkan juga momen filsafat yang dalam—di mana identitas nasional diciptakan, dinegosiasikan, dan diperebutkan.

Secara historis, Revolusi Indonesia lahir dari tumpukan krisis: penjajahan Belanda selama tiga abad, pendudukan Jepang yang brutal, serta ketegangan antara berbagai kelompok sosial, etnis, dan ideologis di Hindia Belanda. Nasionalisme Indonesia bukanlah produk yang tunggal dan seragam, melainkan hasil dari pergulatan panjang antara identitas lokal, agama, dan pengaruh global.

Dalam semangat revolusi, “Indonesia” tidak lagi sekadar nama geografis, tetapi proyek politis dan eksistensial yang baru. Maka, revolusi ini tidak hanya memerdekakan dari kekuasaan asing, tetapi juga menciptakan kerangka imajinasi kolektif: siapa yang termasuk dalam “kami” dan siapa yang berada di luar.

Dalam pengertian ini, revolusi adalah momen ontologis. Dalam bahasa filsuf Jerman Martin Heidegger, revolusi bisa dipahami sebagai Ereignis, peristiwa pemunculan kebenaran yang mengguncang tatanan yang mapan. Ia memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam berpikir dan bertindak. Dalam revolusi Indonesia, kebenaran itu muncul dalam bentuk nasionalisme: suatu keyakinan bahwa berbagai entitas yang berbeda-beda—Jawa, Batak, Bugis, Tionghoa, Muslim, Kristen, masyarakat adat, Madura dan sebagainya—dapat dipersatukan dalam satu identitas politik. Namun, nasionalisme ini tidak bebas dari paradoks. Ia memerlukan homogenisasi simbolik dan politis yang kerap menekan perbedaan lokal.

Di sinilah ketegangan muncul antara identitas yang dibayangkan dan identitas yang dijalani. Dalam karyanya yang terkenal Imagined Communities, Benedict Anderson menyatakan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibayangkan karena anggotanya tidak mungkin saling mengenal semua, tetapi merasa memiliki kesatuan. Revolusi Indonesia memanfaatkan media, pendidikan, dan narasi sejarah untuk mengonstruksi bangsa sebagai entitas yang nyata dan sakral. Namun, dari perspektif pascakolonial dan dekolonial, kita juga harus bertanya: identitas siapa yang diutamakan dalam narasi nasional ini? Siapa yang disingkirkan?

Filosof Emmanuel Levinas mengingatkan kita bahwa identitas tidak bisa dibangun tanpa mengakui wajah Liyan (the Other). Dalam semangat ini, revolusi harus dibaca tidak hanya sebagai pembebasan dari kolonialisme Eropa, tetapi juga sebagai proses yang sering kali menindas bentuk-bentuk identitas lokal dan spiritualitas pribumi yang tidak sesuai dengan nalar modern-nasional. Banyak komunitas adat, kelompok minoritas, dan struktur sosial tradisional yang tidak menemukan tempat dalam kerangka negara-bangsa modern yang muncul dari revolusi.

Namun, revolusi juga membuka kemungkinan untuk berpikir ulang. Di tengah tumpukan arsip dan reruntuhan sejarah, kita dapat membaca kembali nasionalisme bukan sebagai proyek yang sudah selesai, tetapi sebagai medan perjuangan yang terus berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan seperti “Apa artinya menjadi Indonesia?” dan “Siapa yang memiliki hak atas identitas nasional?” tetap relevan hari ini, terutama di tengah krisis ekologis, konflik sosial, dan gelombang baru kesadaran dekolonial.

Dalam terang itu, revolusi bukan hanya peristiwa yang telah berlalu, melainkan pengalaman filosofis yang hidup, sebuah panggilan untuk terus berpikir, merasa, dan bertindak dalam semangat kebebasan dan keterbukaan terhadap yang berbeda. Nasionalisme sejati bukan tentang menutup diri, tetapi tentang membuka ruang bagi keberagaman untuk hidup secara setara. Dan identitas, sebagaimana revolusi, adalah sesuatu yang terus dibentuk dalam perjumpaan dengan masa lalu, tantangan hari ini, dan harapan akan masa depan.